Hasil Sidang PPKI I,II dan III

Hasil Sidang PPKI 1,2,dan 3

No	Sidang PPKI I	Sidang PPKI II	Sidang PPKI III
1	Menetapkan UUD Negara RI	Untuk sementara waktu daerah Negara Indonesia dibagi dalam 8 provinsi. a. Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo b. Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji Suroso c. Jawa Timur, gubernurnya R.A. Suryo d. Borneo (Kalimantan), gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor e. Sulawesi, gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi f. Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhary g. Sunda Kecil (Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Pudja h. Sumatra, gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan	Menetapkan Komite Nasional Pusat
2	Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata.	Pemerintah Indonesia akan dibagi dalam 12 departemen(kementerian). a. Departemen Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata Kusumah b. Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo c. Departemen Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo d. Departemen Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis e. Departemen Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo f. Departemen Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran Martoatmojo g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dikepalai Ki Hajar Dewantara h. Departemen Sosial dikepalai Iwa Kusumasumantri i. Departemen Pertahanan dikepalai Supriyadi j. Departemen Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso k. Departemen Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso l. Departemen Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin Sedangkan 4 menteri negara yaitu: 1. Menteri negara Wachid Hasyim 2. Menteri negara M. Amir 3. Menteri negara R. Otto Iskandardinata 4. Menteri negara R.M Sartono Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara yaitu: 1. Ketua Mahkamah Agung, Dr. Mr. Kusumaatmaja 2. Jaksa Agung, Mr. Gatot Tarunamihardja 3. Sekretaris negara, Mr. A.G. Pringgodigdo 4. Juru bicara negara, Soekarjo Wirjopranoto	Menetapkan Partai Nasional Indonesia
3	Menetapkan untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Pusat. Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.	Membentuk Komite Nasional (Daerah)	Menetapkan Badan Keamanan dan Badan Penolong Korban Perang

Sumber:

 http://mohkusnarto.wordpress.com/hasil-sidang-ppki/

http://oliviaqueen.wordpress.com/hasil-hasil-sidang-ppki/