KABINET-KABINET pada MASA DEMOKRASI LIBERAL

KABINET-KABINET pada MASA DEMOKRASI LIBERAL

No	Nama Kabinet	Masa Pemerintahan	Program Kabinet	Sebab Jatuhnya Kabinet
	Kabinet Natsir	6 September 1950 – 21 Maret 1951	a.       mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituane b.      mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat c.       menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman d.      menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat e.      memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya f.        mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat g.       membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat;	Kegagalan menjelaskan masalah Irian Barat dan pencabutan PP No.39/ 1950 tentara DPRS dan DPRDS yang dianggap menguntungkan Masyumi telah menimbulkan adanya mosi – mosi tidak kembali kekuasaan / mandatnya kepada Presiden.
	Kabinet Soekiman	27 April 1951 – 3 April 1952	a.     Bidang keamanan, menjalankan tindakan – tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. b.    Sosial – ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaruhi hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha. c.    Mempercepat persiapan – persiapan pemilihan umum. d.    Di bidang politik luar negri: menjalankan politik luar negri secara bebas – aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. e.    Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum,dan penyelesaian pertikaian buruh.	kabinet ini tidak berumur panjang akibat ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif, jatuhlah Kabinet Soekiman
	Kabinet Wilopo	3 April 1952 – 3 Juni 1953	1) Mempersiapkan pemilihan umum 2) Berusaha mengembalikan IrianBarat ke dalam pangkuan RI 3) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan 4) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran 5) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif	Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas polotik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.
	Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)	31 Juli 1954-24 Juli 1955	1) Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah 2) Melaksanakan pemilihan umum 3) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI 4) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika	Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.
	Kabinet Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955-Maret 1956	1) Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat 2) Akan dilaksankan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi 3) Perjuangan mengembalikan Irian Barat	Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.
	Kabinet Ali Satroamijoyo II	24 Maret 1956-4 Maret 1957	1) Menyelesaikan pembatasan hasil KMB 2) Menyelesaikan masalah Irian Barat 3) Pembentukan provinsi Irian Barat 4) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif	Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi (Januari 1957), membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957.
	Kabinet Juanda	9 April 1957-10 Juli 1959	1) Membentuk Dewan Nasional 2) Normalisasi keadaan RI 3) Melanjutkan pembatalan KMB 4) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI 5) Mempercepat pembangunan	Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Sumber:

·         http://sriyandi.wordpress.com/2009/03/23/demokrasi-liberal/ Diunduh pada hari selasa tanggal 10-04-2012

·         http://jrs-lmj-by-chyphiez.blogspot.com/2010/06/masa-demokrasi-parlementer-1950-1959-mr.html diunduh pada hari selasa tanggal 10-04-2012

·         http://karw21anto.wordpress.com/tugas-2/semester-1/penyebab-jatuhnya-7-kabinet-di-indonesia/ diunduh pada hari selasa tanggal 10-04-2012