PENYIMPANGAN PANCASILA dan UUD 1945 MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

PENYIMPANGAN UUD 1945 dan PANCASILA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

No	Politik Dalam Negeri	Politik Luar Negeri
1 2.	Kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan chek and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Akibat dari kondisi ini mendorong terjadilah penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin antara lain : a.    Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959 b.    Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden. c.    Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. d.    GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS. e.    Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 45 Bab III pasal 7. Beberapa penyimpangan lain pada masa demokrasi terpimpin antara lain : 1. Pada tahun 1960 Presiden dengan penetapan Presiden Pembubaran DPR hasil pemilu 1 tahun 1955 karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden. 2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45, sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislatif sejajar dengan kedudukan Presiden selaku eksekutif. Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPRGR sebagai menteri, di mana dalam UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden, maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislatif. 3. Membuat Poros Jakarta – Peking – Pyong Yang, jelas menyimpang dari Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif 4.Mengumumkan ajaran NASAKOM (Nasional,Agama,Komunis)	1.     Politik kontrotasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagin yaitu Oldefo (Old Estabilishes Force/Negara-negara kapitalis imperial) dan Nefo (New Emerging Force/Negara-negara progresif revolusioner) yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara - Cina – Korea Utara). 2.    Melaksanakan politik mercusuar (pembangunan proyek-proyek raksasa,komplek olah raga Senayan,Jakarta by Pass,Monumen Nasional,Jembatan Ampera.) 3.    Menyelenggarakan Ganefo(Games of the New Emerging Forces)yang sebagian besar anggotanya Negara-negara komunis. 4.    Konfrontasi dengan Malaysia.Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya

Sumber:

1.  http://www.scribd.com/doc/49620528/Demokrasi-Terpimpin diunduh pada hari selasa tanggal 10-04-2012
2. http://macheda.blog.uns.ac.id/2009/04/23/kekeliruan-terbesar-dari-demokrasi-terpimpin/ diunduh pada hari senin tanggal 23-04-2012
3. http://www.scribd.com/doc/52754205/Penyimpangan-pada-masa-demokrasi diunduh pada hari senin tanggal 23-04-2012 

Semoga Membantu (^_^)